Beberapa rekomendasi telah disepakati untuk dibawa ke pemerintah pusat terkait penetapan status situs Trowulan -Mojokerto. Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari rapat pleno yang digelar pasca presentasi oleh beberapa ahli serta dialog mengenai situs Trowulan sehari sebelumnya.

Dalam rekomendasi tersebut tertuang mengenai identifikasi situs Trowulan sebagai kawasan ibu kota Kerajaan Majapahit seluas 9 x 11 Km dilindungi melalui penetapan sebagai kawasan cagar budaya nasional dengan keputusan presiden.

Sebagai cagar budaya, situs Trowulan dimuati misi untuk optimalkan perlindungan terhadap situs atau benda arkelogis yang berkaitan dengan sejarah Majapahit. Pengembangan dan peningkatan kajian kawasan ibu kota Majapahit serta pemanfaatan potensi dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu masyarakat sebagai pihak yang paling dekat dengan situs diposisikan sebagai subjek. Yaitu terlibat sebagai pelaku perlindungan dan pemanfaatan kawasan. Sedangkan untuk pengelolaan situs direkomendasikan adanya badan otorita tingkat nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sekretaris tim perumus dalam dialog nasional, Anam Anis, mengatakan, situs Trowulan telah memiliki kepastian secara nasional, melalui dialog nasional yang telah diselenggarakan. ''Hari ini (kemarin, Red) sudah dipastikan melalui dialog mengenai situs," katanya usai rapat pleno kesepakatan dan rekomendasi dialog nasional.

''Rekomendasi yang diberikan ke pemerintah pusat salah satunya penetapan situs sebagai cagar budaya nasional,'' ujar pria yang juga jadi pengacara. Lanjutnya, rekomendasi itu harapannya pemerintah mau menetapkan status situs melalui keputusan presiden. ''Dengan Keppres, kegiatan yang ada di dalam lingkup situs bisa disesuaikan,'' tegasnya.

Rekomendasi dihasilkan melalui proses pembahasan dan dialog yang diikuti oleh arkeolog, budayawan, sultan, raja-raja, pemerhati budaya, seniman, dan pemerintah terkait. Tim perumus tersebut diketuai oleh Prof Inayati Adrisijanti, arkeolog dari Fakultas Ilmu Budaya UGM Jogjakarta.

Rapat pleno yang membahas mengenai kesepakatan dan rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah pusat itu berakhir lebih cepat dari pada waktu yang telah dijadwalkan. Penutupan acara yang direncanakan ditutup oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Gus Ipul urung terlaksana. Dialog nasional yang diselenggarakan di Pacet itu.

Sumber : Jawa Pos